Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik dalam Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia; Kepemimpinan Agile Leadership

Seiring dengan perkembangan dunia teknologi dan informasi saat ini yang bergerak cepat, pemerintah beserta petugas pelayanan publik negara harus mampu membaca dan mengimbangi dinamika tersebut secara fleksibel dan adaptif. Tidak dapat dipungkiri, era transformasi digital saat ini menjadi fenomena yang menuntut berbagai inovasi. Salah satunya adalah inovasi dalam bidang reformasi birokrasi dilingkungan pemerintah Indonesia. Reformasi birokrasi diera ini tentunya akan banyak menghadapi berbagai tantangan yaitu mengenai kesiapan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara sebagai aktor pelayan publik itu sendiri. Sedangkan disisi lain adalah terkait sistem yang terdapat dalam struktur birokrasi. “Pada hakikatnya Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur”. Kutipan yang diunggah melalui situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini telah menjelaskan bahwa pentingnya aspek sumber daya manusia aparatur negara sebagai aspek penentu kesuksesan dalam penerapan reformasi birokrasi. 

Dimasa ini, sumber daya manusia  aparatur sipil negara memiliki tantangan besar, yaitu menghadapi zaman yang dikuasai oleh sistem digitalisasi. Zaman ini bergeser menuju suatu tatanan perubahan atau transformasi pada semua aspek kehidupan sehingga mempengaruhi tata cara bekerja, mendidik keluarga, berbelanja, berusaha dan lain sebagainya. Khususnya dimasa pandemi seperti saat ini dimana semua manusia dihadapkan pada sebuah ketidakpastiaan. Menurut istilah yang diundah dari situs https://www.jurnal.id/id/blog/kenali-vuca-untuk-identifikasi-strategi-bisnis-anda/:keadaan ini akan terus bergerak cepat dan tidak bisa ditebak atau disebut istilah dengan VUCA; Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity. Sedangkan menurut Prof. Rhenald Kasali (2017) menjelasakan bahwa VUCA juga didasari dengan adanya disrupsi yang cukup kuat.

Disrupsi hadir karena adanya praktik penawaran yang lebih praktis dan harga yang lebih rendah dari layanan yang sudah ada sehingga banyak masyarakat yang beralih pada layanan tersebut. Disrupsi ini melalui transformasi digital yang diterapkan pada pola kerja manusia sangat diperlukan untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Manusia diseluruh penjuru dunia menyesuaikan diri dalam kondisi saat ini. Tanpa terkecuali pada kantor pelayanan publik di Indonesia sudah menerapkan sistem transformasi digital dalam proses melayani kebutuhan pengurusan administratif masyarakat. Namun, pada kenyataannya, jika ditelaah dari berbagai aspek administrasi publik, pola atau sistem pelayanan publik pada instansi pemerintah belum dapat memberikan kemudahan administratif masyarakat dengan sebaiknya-baiknya. Padahal pelayanan publik sejatinya adalah pelayanan yang dapat memenuhi dan memberikan kepuasaan dan dapat mengakomodasi setiap kebutuhan dan keluhan masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Oleh sebab itu eksistensi teknologi informasi dibutuhkan menjadi solusi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat tersebut.